badan pemeriksa keuangan (bpk) menemukan sederat kelemahan atas pengelolaan serta pertanggungjawaban program jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) serta garansi kesehatan daerah (jamkesda) selama 33 provinsi seluruh indonesia.
bpk mengambil kesimpulan keberadaan kelemahan yang signifikan, ujar ketua bpk ri hadi poernomo pada jakarta, selasa.
hadi menyampaikan, kelemahan itu antara lain belum keberadaan database kepesertaan dan akurat, pemuktakhiran data penduduk miskin tak diselenggarakan melalui bagus serta adanya perbedaan data warga miskin antar instansi.
kemudian, ia melanjutkan, terdapat risiko masyarakat miskin belum mendapatkan pelayanan kesehatan tidak perlu bayar sebab tak tercakup dalam web jamkesmas juga jamkesda.
selain tersebut ada penyaluran, pencairan, penggunaan serta pertanggungjawaban dana jamkesmas yang belum pas melalui pedoman pelaksanaan jamkesmas selama 2010 serta 2011, ujarnya.
Lainnya: Melangsingkan Badan - Menurunkan Berat Badan - Obat Pelangsing Badan - Obat Pelangsing Badan
menurut dia, kelemahan tersebut mampu menganggu lokasi website jamkesmas serta jamkesda untuk memenuhi hak penduduk miskin dan tidak dapat, sebagaimana amanat uud 1945 pasal 28 h juga uu nomor 23 tahun 1992.
sementara, hasil pemeriksaan bpk mengenai pelayanan kesehatan warga dalam pilihan rumah sakit milik pemerintah dan mendapatkan kehadiran ketidakefisienan selama hal perbekalan farmasi juga standar pelayanan.
hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan dibandingkan 66 properti sakit yang diperiksa, hanya Satu rsud yang sudah efektif selama membangun pelayanan obat di instalasi farmasi, tutur hadi.
hadi menambahkan kelemahan lain selain pemenuhan pemakaian perbekalan farmasi dan tidak optimal adalah tahap pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian perbekalan farmasi dan belum memenuhi objek wisata semua tahapan.
selain tersebut, baru banyak sarana prasarana instalasi farmasi, rawat inap, juga rawat jalan dan tak pas standar oleh karenanya pelayanan tak optimal, katanya.
menurut dia, pemerintah bertanggung jawab mempunyai pelayanan kesehatan masyarakat dan bermutu, aman, efisien serta terjangkau sehingga rumah sakit publik mesti berbenah agar memperbaiki pelayanan dengan lebih efektif.
dengan itulah, telah semestinya tidak banyak penduduk yang tidak dapat dilayani dengan baik dengan rumah sakit, terutama properti sakit milik pemerintah, ujar hadi.
saat ini, berdasarkan data lalu, pemerintah telah mempunyai sebanyak 627 unit properti sakit di berbagai indonesia.