proposal dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi tak bisa agar disetujui dpr ri sebab sejumlah alasan.
selain sebab sederat situs pada proposal itu sudah terakomodasi pada apbn 2013, ada potensi penyalahgunaan supaya kepentingan politik menuju tahun pemilu 2014, kata anggota dpr ri daripada fraksi golkar, bambang soesatyo di jakarta, minggu.
anggota komisi iii dpr ri dan menilai, alasan lainnya, pemerintah belum mampu mengelola bbm bersubsidi, sebab persentasi dan diselundupkan terbilang amat besar volumenya.
karena itu, proposal dana kompensasi dan mau dimasukan di apbn-p 2013 tidak memenuhi persyaratan agar diterima, papar dia.
Informasi Lainnya:
dalam proposal dana kompensasi itu, banyak situs yang sama juga serupa dengan santunan langsung tunai (blt) kepada masyarakat miskin.
kekuatan-kekuatan politik dalam dpr ri tentu saja hendak belajar dari pengalaman menjelang pemilu 2009. ketika itu, blt dijadikan kuda tunggangan partai penguasa supaya meraih simpati pemilih. hal serupa tidak mungkin berulang pada pemilu 2014, katanya.
kompensasi lain semisal beras untuk warga miskin (raskin) juga santunan terhadap siswa miskin juga program keluarga harapan sudah terakomodasi dalam apbn tahun berjalan.
alasan lain agar menolak proposal itu adalah fakta kiranya pemerintah belum efektif membangun bbm bersubsidi, sebab persentase dan dicuri ataupun diselundupkan baru terbilang tinggi. kelanggkaan bbm saat ini lebih timbulkan pencurian serta penyelundupan oleh oknum aparat negara. artinya, pemerintah belum all out memerangi penyelundupan bbm bersubsidi, imbuhnya.
perkiraan kiranya 30 persen bbm bersubsidi diselundupkan atau tidak tidak keliru sasaran sudah dibenarkan dengan pemerintah sendiri. namun, respons pemerintah atas masalah ini amat minimalis.
dengan demikian, terpenuhilah syarat agar menolak proposal dana kompensasi kenaikan harga bbm bersubsidi itu, tutur bambang soesatyo.