wakil ketua dpd ri laode ida mendesak kementerian tenaga kerja dan transmigrasi juga pemerintah kabupaten tangerang, banten, turut bertanggung jawab terhadap adanya indikasi perbudakan buruh pabrik wajan selama wilayahnya.
terjadinya persentasi `perbudakan` terhadap buruh pabrik wajan dan berlangsung lumayan berlarut, salah Satu penyebabnya merupakan kurangnya pengawasan daripada pemerintah daerah setempat, papar laode ida dalam dialog perbudakan juga ketenagakerjaan pada indonesia pada gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, jumat.
pembicara lainnya di dialog tersebut merupakan direktur eksekutif migrant care anis hidayah juga pakar demografi daripada universitas indonesia sonny harry harmadi.
menurut laode ida, kabupaten tangerang merupakan salah Salah satu sentra industri, hendaknya kemenakertrans melalui dinas tenaga kerja serta kepala daerah setempat menggarap pengawasan dan ketat pada kaum pelaku industri.
Informasi Lainnya:
saya menyayangkan sikap kemenakertrans serta pemerintah kabupaten tangerang yang menanggap angka ini biasa-biasa saja, ujarnya.
laode membayar berbagai pihak mengenai selama persoalan ketenagakerjaan bisa menuntaskan persentasi ini serta jumlah perburuhan lainnya.
anggota dpd ri daripada provinsi sulawesi tenggara tersebut menilai persentasi indisikasi perbudakan kepada buruh pabrik wajan itu sangat mengenaskan dan mencoreng muka demokrasi indonesia.
dari hasil pengamatan kami, angka ini dapat berlangsung lama karena ada dukungan daripada oknum anggota polisi, kata laode yang berkunjung ke tujuan pabrik wajan dalam tangareng, banten, pekan 2012.
direktur eksekutif migrant care, anis hidayah, menyatakan kiranya kejadian memilukan dan kerap menimpa pekerja indonesia akibat dari hukum ketenagakerjaan dan tidak memihak di pekerja.
menurut dia, sistem ketenagakerjaan di indonesia telah baru membuka peluang terjadinya praktik perbudakan karena masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia (ham).
anis menilai selama ini semua persoalan perburuhan cuma dinilai sebagai persoalan ringan, dan pemerintah tidak berusaha mencari solusi sampai ke akar permasalahan.
seharusnya, pemerintah melalui menteri tenaga kerja serta transmigrasi langsung membeli Jalan keluar persoalan perburuhan sampai ke akar persoalannya, katanya.